Iuran Revolusi

Weselpos dikirim dari Djakarta Menteng (18 Juni 1966)  via Djakarta (20 Juni 1966) ke Surabaja (23 Juni 1996). Dengan cap IREV. LUNAS.

Weselpos dikirim dari Djakarta Menteng (18 Juni 1966) via Djakarta (20 Juni 1966) ke Surabaja (23 Juni 1996). Dengan cap IREV. LUNAS.

Sejak 1950, Indonesia mengalami inflasi yang awalnya dianggap lunak namun kemudian sanggat ganas pada 1961.Salah satu sumber penyebab inflasi ganas ini adalah kebijaksanaan pemerintah Presiden Sukarno yang pada pokoknya lebih mementingkan politik dan hanya relatif sedikit memperhatikan pembangunan ekonomi dengan sepenuh hati. (Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir – Bagian 2, Editor Hadi Soesastro, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Penerbit Kanisius ,2005,  Hal. 248)

Tahun 1950, muncul suatu istilah yang populer disebut “Gunting Syafruddin.” Sewaktu Syafruddin Prawiranegara menjadi Menteri Keuangan, dia mengeluarkan kebijaksanaan pengguntingan uang pecahan Rp. 5 ,- milik De Javasche Bank digunting menjadi 2 bagian. Pada potongan uang sebelah kiri tetap digunakan sebagai alat bayar yang syah. Sedangkan uang potongan yang sebelah kanannya hanya bisa ditukarkan di bank dengan Obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Dan akan dibayarkan pada 40 tahun kemudian dengan bunga 3 persen pertahunnya.uang(1)

Dana pampasan perang Jepang sebesar USD 223,08 juta pada 1958 diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Indonesia. Apalagi uang sebesar itu datang saat Indonesia butuh dana besar. Namun oleh Presiden Soekarno , dana sebesar itu sebagian besar diwujudkan untuk pembangunan proyek-proyek prestisius. Beberapa bangunan megah antara lain adalah Hotel Indonesia di Thamrin, Wisma Antara, Jembatan Ampera di Palembang, Hotel Samudra Beach di Sukabumi, Hotel Bali Beach di Sanur, Hotel Ambarukmo di Yogyakarta, pertokoan modern Sarinah di Thamrin dan proyek besar lainnya di Jawa.

Saat itu banyak kritik terhadap Bung Karno terhadap pilihannya membangun proyek besar. Para pengritik menyebut Bung Karno membangun proyek-proyek mercusuar. Seperti mercusuar, menerangi tempat yang berjarak jauh, tetapi di sekitarnya masih gelap. Mereka mengritik, Soekarno lebih memilih menunjukkan kehebatan Indonesia dibanding mengatasi kemiskinan rakyatnya ketika itu.

Dalam biografinya Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno mengemukakan alasannya membangun proyek-proyek besar tersebut. “Aku menganggap pengeluaran uang untuk simbol-simbol penting seperti itu tidak akan sia-sia. Aku harus membuat bangsa Indonesia bangga terhadap diri mereka. Mereka sudah terlalu lama kehilangan harga diri.”

Soekarno melanjutkan, “banyak orang memiliki wawasan picik dengan mentalitas warung kelontong menghitung-hitung pengeluaran itu dan menuduhku menghambur-hamburkan uang rakyat. Ini semua bukanlah untuk keagunganku, tetapi agar seluruh bangsaku dihargai oleh seluruh dunia.”

Menurut Bung Karno, memberantas kelaparan penting. “Tetapi memberi jiwa mereka yang telah tertindas dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebanggaan, ini juga penting. Indonesia harus menguasai kesadaran diri dan rasa rendah diri. Ia membutuhkan rasa percaya diri. Itulah yang harus kuberikan kepada rakyatku sebelum aku meninggalkan mereka.”

Tahun 1959. Perekonomian Indonesia masih tidak menggembirakan. Usaha “Gunting Syafruddin’’ tidak banyak membantu. Akhirnya presiden Sukarno pada 25 Agustus melakukan pengetatan moneter dengan melakukan pemotongan uang (Sanering), yaitu dengan memangkas nilai riil mata uang RI. Mata uang pecahan Rp. 1000,- menjadi Rp.100 sedangkan Rp.500,- menjadi Rp.50,- Sekaligus juga pemerintah membekukan semua simpanan Giro & Deposito sebesar 90 persen dari simpanan yang lebih dari Rp. 25.000 dan digantikan dengan simpanan jangka panjang.

Tahun 1965, era Demokrasi Terpimpin.
Presiden Sukarno mencanangkan politik luar negeri bebas aktif dan Non Blok dijalankan oleh Presiden Sukarno yang selalu mengutamakan “proyek Mercu Suar”. Seperti Ganefo ( Games of the New Emerging Forces ). Ditambah lagi dengan pembiayaan pembelian alat-alat perang dari Rusia dalam usaha pembebasan Irian Barat untuk dimasukkan kedalam wilayah NKRI. Akibatnya perekonomian RI kian menjerat leher kita.

Presiden Sukarno berupaya ingin menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika. Indonesia ternyata lebih dekat hubungannya dengan negara Cina dan Rusia, dan kurang bersahabat dengan negara-negara barat. Bahkan Indonesia pun memutuskan untuk keluar dari badan keuangan dunia IMF, Bank Dunia dan PBB. itu dilakukan hanya gara gara ingin mengagungkan semangat Berdikari – Berdiri Di atas Kaki Sendiri. Maka pada 17 Agustus 1965, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB.

Pada 13 Desember 1965 diumumkan berlakukanya Penetapan Presiden No.27 Tahun 1965 tentang pengeluaran uang rupiah baru. Penetapan Presiden (Pepres) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesukaran pemerintah yang mengalami kekurangan uang tunai. Untuk itu mulai diedarkan uang rupiah baru dengan nilai perbandingan Rp. 1,00 uang baru sama dengan Rp.1.000,- uang lama.

Pengeluaran uang baru ini sebenarnya tidak akan mengguncang ekonomi terlalu banyak, namun karena masa penukaran yang singkat dan ada beban resmi Iuran Revolusi sebesar 10% dari uang yang ditukar, maka efek tindakan tersebut pada masyarakat adalah “pengguntingan uang”. Ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Sukarno, sebelumnya juga pernah dilakukan. Untuk yang kedua kalinya ini ternyata menimbulkan kerugian besar pada kehidupan ekonomi pada umumnya tanpa kemudian mengakibatkan perbaikan dalam pembangunan ekonomi.

Isi Penetapan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1965 :

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1965

TENTANG

PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU YANG BERLAKU SEBAGAI ALAT

PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH REPUBLIK

INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI PEREDARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa untuk mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 26 tahun 1965 perlu menyesuaikan penyediaan uang dengan kebutuhan yang diperlukan bagi pelaksanaan Anggaran Moneter dan mengusahakan sejauh mungkin uang yang beredar berada dalam pengawasan Pemerintah;
  3. bahwa berhubung dengan itu perlu mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat dan menarik uang rupiah lama dari peredaran untuk menjamin tercapainya maksud tersebut pada huruf b di atas.

Mengingat:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
  2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 (Lembaran- Negara tahun 1953 Nomor 40);
  3. Undang-undang Nomor 27 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nomor 77);
  4. Undang-undang Nomor 71 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 125);
  5. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1963;
  6. Penetapan Presiden Nomor 26 tahun 1965.

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI PEREDARAN

Pasal 1

Pada saat mulai berlakunya Penetapan Presiden ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden ini dengan ciri-ciri yang diumumkan tersendiri, di samping jenis-jenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku.

Pasal 2

  • Nilai perbandingan antara jenis-jenis uang rupiah baru termaksud pada pasal 1 dan jenisjenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Daerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku adalah Rp. 1,- adalah sama dengan I.B. Rp. 1,-.
  • Nilai perbandingan antara jenis-jenis uang rupiah baru termasuk pada pasal 1 dan enisjenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah-daerah di luar Daerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku adalah Rp. 1,- adalah sama dengan Rp. 1.000,-.

Pasal 3

  1. Sesudah 1 (satu) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan-pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
  2. Sesudah 3 (tiga) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
  • Sesudah 6 (enam) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas bank, uang kertas Pemerintah dan uang logam dari pecahan-pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) ke bawah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
  1. Penarikan uang rupiah Irian Barat dari peredaran yang berlaku dan beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 4

  1. Semua uang kertas Bank Negara Indonesia, uang kertas Pemerintah dan uang logam termaksud pada pasal 3 Penetapan Presiden ini diberikan penggantian nilai dengan uang rupiah baru yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden ini, pada kantor-kantor Bank Negara Indonesia dan kantor-kantor lain yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia.
  2. Atas penggantian nilai tersebut pada ayat (1) di atas dibebani, Iuran Revolusi yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 7

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 1965 jam 20.00.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan

Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Desember 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Desember 1965

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 102

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s